LSM KOREK Riau Layangkan Surat Permohonan LHP Dana BOS SMKN 1 Rambah dan SMKN 1 Ujung Batu kepada Inspektorat Provinsi

Selasa, 17 November 2026 | 15:24:10 WIB

PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK) Provinsi Riau secara resmi melayangkan surat permohonan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Rambah dan SMK Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, kepada Inspektorat Provinsi Riau.

Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan komitmen LSM KOREK Riau dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.

DPW LSM KOREK Riau meminta Inspektorat Provinsi Riau memberikan informasi sekaligus salinan dokumen hasil pemeriksaan penggunaan Dana BOS pada kedua sekolah tersebut, khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026 sepanjang pemeriksaan telah dilakukan.

Selain meminta salinan LHP, LSM KOREK Riau juga meminta penjelasan apakah Inspektorat telah melaksanakan audit, pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, atau bentuk pengawasan lainnya terhadap pengelolaan Dana BOS di kedua sekolah tersebut.

Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, LSM KOREK meminta informasi mengenai jenis temuan, rekomendasi pemeriksaan, serta tindak lanjut penyelesaian rekomendasi, termasuk pengembalian kerugian keuangan negara apabila memang terdapat kewajiban tersebut.

Transparansi Anggaran Pendidikan Jangan Hanya Menjadi Slogan

DPW LSM KOREK Riau menilai bahwa Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pihak sekolah, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

Permohonan informasi tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

LSM KOREK Riau berharap Inspektorat Provinsi Riau dapat memberikan jawaban secara tertulis dan profesional atas permohonan tersebut.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun bukti yang sah, pihak terkait diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

DPW LSM KOREK Riau menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai anggaran yang seharusnya meningkatkan mutu pendidikan justru tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan bahwa kedua sekolah tersebut melakukan penyimpangan. Permohonan LHP ini merupakan langkah untuk memperoleh informasi dan memastikan pengelolaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.***

Terkini