PEKANBARU (OG) – Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan penghalangan terhadap wartawan yang hendak melakukan investigasi jurnalistik di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tri Saudara.
AWI Riau menilai, apabila benar petugas keamanan (security) melarang, mengusir, mengintimidasi, atau menghambat wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, maka tindakan tersebut patut disoroti secara serius karena menyangkut kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ketua AWI Provinsi Riau, Darbi S.Ag, menegaskan bahwa wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik. Terlebih, kegiatan yang menjadi objek peliputan berkaitan dengan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan transparansi dan pengawasan.
"Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum dan bertindak seolah-olah berhak menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menjalankan fungsi kontrol sosial. Wartawan bukan musuh SPPG. Kehadiran pers justru untuk memastikan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan," tegas Darbi.
Menurutnya, operasional dapur SPPG merupakan salah satu kegiatan yang patut mendapat perhatian publik. Sebab, program pemenuhan gizi berkaitan langsung dengan kualitas makanan, kebersihan dapur, standar sanitasi, keamanan pangan, hingga tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, upaya konfirmasi dan investigasi jurnalistik seharusnya disikapi secara profesional, bukan dengan tindakan yang berpotensi menghambat kerja pers.
AWI Riau Soroti Perlindungan Hukum dalam UU Pers
Darbi mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Selanjutnya, Pasal 6 huruf d menegaskan peran pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sementara Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, Darbi menegaskan bahwa tidak setiap pembatasan akses terhadap suatu lokasi otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghalangan pers. Harus ada pembuktian mengenai unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Jangan Jadikan Alasan Keamanan untuk Menutup Informasi Publik
AWI Riau juga meminta pengelola SPPG Tri Saudara tidak menjadikan petugas keamanan sebagai pihak yang justru menghambat keterbukaan informasi.
Darbi memahami bahwa dapur produksi makanan memiliki aturan tertentu terkait keamanan kerja, kebersihan, dan sanitasi. Namun, aturan tersebut semestinya disampaikan secara jelas kepada wartawan dengan menawarkan mekanisme peliputan yang aman dan tidak melanggar standar operasional.
Menurutnya, pembatasan akses ke area produksi dapat dilakukan apabila memang terdapat alasan keselamatan atau standar sanitasi. Akan tetapi, hal itu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi, mengusir, ataupun menghalangi wartawan mendapatkan keterangan dan melakukan konfirmasi.
"Kalau memang dapur SPPG Tri Saudara sudah berjalan sesuai standar, mengapa harus takut terhadap investigasi wartawan? Silakan jelaskan prosedurnya, berikan kesempatan peliputan melalui mekanisme yang sesuai standar sanitasi, dan tunjukkan bahwa pengelolaan dapur dilakukan secara transparan," ujar Darbi.
Minta Pengelola Berikan Klarifikasi dan Evaluasi Petugas Keamanan
Menyikapi dugaan peristiwa tersebut, AWI Riau mendesak pengelola SPPG Tri Saudara memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan petugas keamanan diduga melarang wartawan melakukan peliputan.
Pengelola juga diminta melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan serta memastikan seluruh petugas memahami pentingnya menghormati kerja jurnalistik.
AWI Riau menilai, penyelesaian persoalan ini perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa fasilitas pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat justru tertutup terhadap pengawasan publik.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti adanya tindakan intimidasi atau penghalangan kerja jurnalistik yang memenuhi unsur pidana, AWI Riau mendorong wartawan yang bersangkutan untuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers maupun melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Darbi menegaskan, pengawasan yang dilakukan pers bukan bertujuan mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan kegiatan pelayanan masyarakat berjalan sesuai standar, aturan, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
"AWI Riau tidak akan tinggal diam apabila kemerdekaan pers dilecehkan. Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi wartawan. Jangan sampai muncul kesan bahwa dapur yang seharusnya terbuka terhadap pengawasan justru menjadi tempat yang tertutup dari kontrol publik," tutupnya.
AWI Riau menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat undang-undang yang wajib dihormati. Setiap dugaan penghalangan tugas jurnalistik harus ditelusuri secara objektif dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.***