Seluma, Okegas.co.id – Setelah berkali-kali gagal bertemu, masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Seluma akhirnya berhasil melakukan audiensi dengan Bupati Seluma pada Senin, 29 Februari 2025, pukul 14.30-18.00 sore. Audiensi ini terkait konflik agraria yang telah lama berlarut antara FPB dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL).

Ratusan petani dari berbagai desa di Kabupaten Seluma sejak pagi sudah memadati halaman kantor bupati. Mereka datang dengan harapan suara dan keluhan mereka yang selama ini terabaikan dapat didengar langsung oleh pemimpin daerah yang berjargon Seluma Emas itu.

Salah satu anggota FPB, Juharlis, menegaskan bahwa audiensi ini sangat penting untuk mencari solusi konkret atas konflik lahan yang menurut mereka telah merugikan masyarakat.

“Kami sudah berulang kali datang ke kantor bupati sejak dari zaman Bupati Seluma masih Erwin Octavian, tapi selalu pulang dengan tangan kosong karena beliau tidak ada di tempat. Hari ini, alhamdulillah, akhirnya kami bisa bertemu langsung. Harapan kami, bupati tidak hanya mendengar, tapi juga menindaklanjuti persoalan ini secara serius,” ungkap Juharlis.

Konflik agraria antara FPB dengan PT SIL sudah berlangsung bertahun-tahun. Anggota FPB mengakui bahwa sebagian lahan yang saat ini diklain masuk ke dalam HGU perusahaan merupakan tanah garapan milik FPB sejak lama. Sementara itu, pihak perusahaan mengantongi izin resmi dari pemerintah. Situasi ini menimbulkan gesekan sosial antara FPB dengan perusahaan.

Kritik tajam pun muncul dari Yazid, yang juga merupakan anggota FPB, ia menilai pemerintah daerah selama ini tidak menganggap keberadaan masyarakat disana, dengan memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan garapan milik masyarakat.

“Selama ini kami merasa pemerintah daerah seperti tutup mata terhadap penderitaan petani. Bupati Seluma sering tidak ada saat kami datang, seolah-olah menghindar. Kalau pemimpin tidak mau mendengar rakyatnya, untuk apa ada pemerintah?” katanya.

Kami bukan datang untuk mengemis lanjutnya, tapi untuk menuntut hak. Tanah ini bukan milik perusahaan, tapi tanah hidup kami. Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan, berarti pemerintah lebih berpihak pada perusahaan daripada rakyat,” ujarnya dengan tegas.

Anggota lainnya, Jamil, bahkan menyebut pemerintah bisa dianggap ikut menindas jika berpihak pada perusahaan.

“Kami tidak anti investor, tapi jangan jadikan rakyat sebagai korban. Kalau pemerintah berpihak pada perusahaan, berarti pemerintah ikut menindas rakyatnya sendiri,” katanya dengan nada keras.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati, Bupati Seluma akhirnya mendengarkan secara langsung aspirasi dan tuntutan petani. Meski belum ada keputusan final, Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah (Sekda) berjanji akan mengundang pihak PT SIL untuk melakukan koordinasi awal terhitung 7 hari setelah pertemuan ini. Kemudian Bupati Seluma melalui Sekda akan melakukan rapat lanjutan dengan mengundang pihak terkait, yakni FPB, PT SIL, BPN Seluma, dan OPD terkat lainnya guna membahas penyelesaian konflik yang telah terjadi.

Meski hasil audiensi belum memberikan kepastian penuh, masyarakat FPB menegaskan akan terus mengawal janji bupati. Mereka berharap langkah kali ini benar-benar menghasilkan solusi, bukan sekadar menambah daftar panjang janji yang tidak ditepati.***