Jakarta, 5 November 2025 – Dalam langkah cepat dan tegas menjawab kekosongan kekuasaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, H. Tito Karnavian, S.I.K., M.Si., Ph.D., melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, secara resmi menugaskan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenang Gubernur Riau.
Instruksi strategis ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor 100.2.1.3/8861/SJ, bertanggal 5 November 2025, dengan klasifikasi “AMAT SEGERA”. Keputusan darurat ini diambil menyusul ditangkap dan ditahannya Gubernur Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada 3 November 2025 lalu, yang mengguncang panggung politik nasional.
Landasan hukum penugasan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dengan jelas menyatakan bahwa seorang kepala daerah yang menjalani masa tahanan tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya. Untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan di Provinsi Riau, Mendagri Tito Karnavian mengambil langkah preventif dengan mengalihkan tongkat komando kepada Wakil Gubernur, menunggu keputusan hukum yang lebih permanen.
Surat resmi yang menjadi dasar hukum transisi kekuasaan ini telah ditembuskan kepada pihak-pihak kunci, yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.
Sambutan dari Dunia Anti Korupsi
Menyikapi langkah progresif pemerintah pusat ini, Yayasan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR), melalui jubirnya yang karismatik, Arjuna Sitepu, mengeluarkan pernyataan pers yang menggemparkan.
“Atas nama Yayasan DPP KPK TIPIKOR, kami mengucapkan SELAMAT dan SORAK SORAI atas langkah heroik dan responsif yang diambil oleh Mendagri Tito Karnavian! Keputusan ini bukan sekadar prosedur birokrasi, melainkan sebuah PUKULAN TELAK bagi para parasit bangsa dan KEMENANGAN GEMILANG bagi benteng pertahanan hukum Indonesia!
Ini adalah bukti nyata bahwa mesin pemerintahan Republik Indonesia memiliki mekanisme auto-correct yang kuat untuk membersihkan diri dari elemen-elemen koruptif. Transisi kekuasaan yang lancar di Riau adalah sinyal terang benderang bagi seluruh Nusantara: TIDAK ADA RUANG BAGI PELAKU KORUPSI UNTUK BERSEMAYAM DALAM TAHTA KEKUASAAN! Kami mendukung penuh langkah ini dan akan terus mengawal proses hukum berikutnya dengan penuh semangat!”
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan dapat segera meredam gejolak politik dan memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Riau tetap berjalan dengan stabil, bersih, dan penuh integritas. (Red)
