Jakarta, Okegas.co.id — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk memastikan seluruh program beasiswa bagi mahasiswa disalurkan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
PERMAHI menilai beasiswa merupakan instrumen penting negara dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun mempunyai potensi akademik dan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, proses pendataan, seleksi, penetapan penerima hingga pencairan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks tersebut, PERMAHI mendorong Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap mekanisme penyaluran beasiswa, termasuk memastikan tidak adanya pungutan, intervensi, pemotongan, atau praktik lain yang merugikan mahasiswa penerima. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat kepada mahasiswa dan tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua Umum DPN PERMAHI, *Azhar Sidiq S,* menegaskan bahwa mahasiswa bukan sekadar penerima bantuan, tetapi bagian penting dari masa depan pembangunan bangsa. Karena itu, negara harus hadir memastikan bantuan pendidikan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.
“PERMAHI mengawal bersama. Kami mendukung pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, tetapi pada saat yang sama kami meminta agar penyaluran beasiswa dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi. Jangan sampai hak mahasiswa justru terhambat karena tata kelola yang tidak baik,”tegas Azhar.
Menurutnya, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi konstruktif mahasiswa dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan. PERMAHI siap membangun komunikasi dan sinergi dengan kementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta mahasiswa untuk memperkuat pengawasan publik terhadap program beasiswa.
PERMAHI juga mendorong agar tersedia kanal pengaduan yang mudah diakses mahasiswa serta mekanisme tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran. Transparansi penerima dan mekanisme seleksi, sepanjang tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Pendidikan adalah investasi negara. Beasiswa harus menjadi jalan bagi mahasiswa untuk meraih masa depan, bukan menjadi ladang kepentingan. PERMAHI siap bersinergi, mengawal, dan memberikan masukan agar kebijakan pendidikan semakin bersih, adil, dan berpihak kepada mahasiswa,” tutup Azhar.
PERMAHI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah. Mengawal bersama bukan berarti berseberangan, tetapi memastikan setiap kebijakan negara benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat dan masa depan generasi muda Indonesia.***
