Oleh: Darbi S.Ag
Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik

Siak bukan negeri yang miskin. Sebaliknya, daerah berjuluk Negeri Bertuah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dari tanah Siak, berbagai sumber daya alam dieksplorasi dan dimanfaatkan. Kekayaan yang berasal dari daerah ini kemudian menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Namun, di balik besarnya potensi kekayaan tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang layak terus disampaikan: sejauh mana masyarakat Siak benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan yang berasal dari tanah mereka sendiri?

Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah pertanyaan tentang keadilan.

Jangan sampai sebuah daerah menjadi tempat sumber daya alam dieksploitasi dalam skala besar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru masih harus berjuang mendapatkan infrastruktur yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan.

Kekayaan daerah pada prinsipnya merupakan bagian dari kekayaan nasional. Namun, daerah penghasil juga memiliki kepentingan yang sah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

Di sinilah pentingnya suara daerah.

LAMR dan Marwah Perjuangan Masyarakat

Dalam konteks tersebut, keberadaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak memiliki posisi yang strategis.

LAMR tidak hanya dapat dipandang sebagai lembaga yang menjaga adat, budaya, dan marwah Melayu. Lebih dari itu, LAMR dapat menjadi salah satu ruang untuk membangun kesadaran bersama mengenai berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Siak.

Perjuangan tersebut tentu harus dilakukan secara bermartabat, konstitusional, dan berdasarkan data.

LAMR tidak perlu mempertentangkan kepentingan Siak dengan pemerintah pusat. Yang diperlukan justru adalah membangun komunikasi dan perjuangan yang konstruktif agar hubungan pusat dan daerah berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

Sebab, pembangunan nasional tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya nilai produksi yang keluar dari suatu daerah. Ukuran keberhasilan pembangunan juga semestinya dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat di daerah tersebut memperoleh manfaat.

Jika kekayaan alam diambil dalam jumlah besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat masih terbatas, maka sudah sewajarnya muncul ruang evaluasi dan dialog.

Bupati Tidak Bisa Berjuang Sendirian

Dalam konteks kepentingan daerah, Pemerintah Kabupaten Siak memiliki peran penting.

Keberanian Bupati Siak Dr. Afni Z dalam menyuarakan kepentingan daerah perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemerintah daerah tidak mungkin berjalan sendirian.

Ada LAMR, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, akademisi, insan pers, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Seluruh kekuatan sosial tersebut dapat mengambil peran masing-masing dengan tetap menjaga koridor hukum dan kepentingan bersama.

Yang diperjuangkan bukan kepentingan pribadi.

Bukan pula kepentingan kelompok tertentu.

Yang diperjuangkan adalah bagaimana masyarakat Siak memperoleh manfaat yang lebih adil dari potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di daerahnya.

Bersuara Bukan Berarti Melawan Negara

Menyampaikan aspirasi mengenai keadilan pembangunan tidak berarti menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya, menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka merupakan bagian dari kehidupan demokratis dan masyarakat yang sadar akan hak-haknya.

Karena itu, masyarakat Siak tidak perlu takut untuk bersuara sepanjang dilakukan secara damai, berdasarkan fakta, serta melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Pemerintah pusat juga perlu melihat aspirasi daerah bukan semata-mata sebagai tuntutan, tetapi sebagai masukan dalam memperbaiki tata kelola pembangunan.

Di balik angka produksi dan nilai ekonomi sumber daya alam, ada masyarakat yang membutuhkan sekolah yang layak.

Ada keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ada masyarakat yang membutuhkan jalan dan infrastruktur yang memadai.

Ada generasi muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Dan ada generasi mendatang yang berhak menikmati hasil pembangunan secara lebih adil.

Jangan Sampai Kaya Sumber Daya, tetapi Miskin Manfaat

Pembangunan yang berkeadilan bukan sekadar tentang berapa banyak sumber daya alam yang dapat dihasilkan dari suatu daerah.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat?

Jangan sampai negeri yang kaya sumber daya justru membuat sebagian masyarakatnya merasa tertinggal di tanah sendiri.

Karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil perlu terus dibangun dengan semangat keadilan, transparansi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat daerah.

Dalam perjuangan tersebut, LAMR Kabupaten Siak dapat mengambil posisi sebagai salah satu kekuatan moral masyarakat.

Suara adat dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara yang bermartabat.

Siak memiliki kekayaan.

Siak memiliki sejarah.

Siak memiliki budaya.

Siak memiliki marwah.

Dan masyarakat Siak juga memiliki hak untuk memperjuangkan masa depan yang lebih sejahtera.

Jangan biarkan kekayaan negeri ini mengalir deras keluar, sementara manfaat yang dirasakan rakyat hanya kembali setetes.

Sudah saatnya kepentingan masyarakat Siak diperjuangkan secara bersama-sama—dengan kepala tegak, suara yang jelas, data yang kuat, serta tetap berada dalam koridor konstitusi.

Karena memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Siak bukan sebuah kesalahan. Itu adalah tanggung jawab moral kepada negeri, kepada masyarakat, dan kepada generasi Siak yang akan datang.

Salam perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Siak.

Darbi S.Ag
Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik