TOKYO, JEPANG – Indonesia mulai memperkuat penerapan metode kaji ulang program pemerintah berbasis partisipasi masyarakat atau *Gyosei Jigyo Review*, sebuah pendekatan evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari pengalaman Jepang. Setelah melalui proses kerja sama sekitar enam tahun, metode tersebut kini mulai diimplementasikan dengan dukungan anggaran negara Indonesia sendiri.

Perkembangan penting ini mengemuka dalam pertemuan pemaparan hasil kerja sama Indonesia-Jepang yang berlangsung pada 12 November 2026 di ruang pertemuan Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Tokyo.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk melihat perkembangan transfer pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, sekaligus keberlanjutan penerapan metode evaluasi program pemerintah yang menempatkan manfaat bagi masyarakat sebagai ukuran penting keberhasilan kebijakan.

Lembaga kajian kebijakan Jepang, Japan Initiative (K?s? Nippon), bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia memaparkan hasil kolaborasi yang telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun melalui dukungan kerja sama pembangunan resmi Jepang.

Metode yang dikenal di Jepang sebagai *Jigyo Shiwake* atau pemilahan program tersebut mendorong pemerintah meninjau kembali efektivitas penggunaan anggaran, relevansi kegiatan, serta dampak nyata program terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai diperkenalkan dan dikembangkan di lingkungan pemerintahan Indonesia, khususnya melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, materi kaji ulang program juga telah diintegrasikan ke dalam kurikulum dan buku ajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Pengembangannya turut menjangkau kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Bahkan, pelaksanaan kaji ulang program telah dilakukan pada tingkat nasional.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa program review memiliki arti strategis untuk mengukur apakah suatu program benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi tidak semestinya berhenti pada laporan administratif atau tingkat penyerapan anggaran, melainkan harus mampu menjawab persoalan mendasar: apakah kebijakan pemerintah telah menghasilkan perubahan yang dibutuhkan warga?

Komitmen tersebut tercermin dari penggunaan anggaran negara untuk mendukung pelaksanaan program review secara langsung di berbagai daerah.

Sejumlah daerah yang menjadi bagian dari pengembangan dan pendampingan metode ini antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantul, Kabupaten Supiori, serta sejumlah desa.

Dari pihak Jepang, pengalaman penerapan metode serupa juga menjadi bahan pembelajaran bersama. Perwakilan Jepang mengakui bahwa implementasi program review pada tahap awal tidak selalu berjalan mudah, terutama dalam menyusun lembar kerja evaluasi yang mampu mengukur program secara objektif.

Namun, melalui penerapan secara konsisten setiap tahun, siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan atau *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) semakin terbentuk dalam tata kelola pemerintahan.

Mantan pejabat bidang kebijakan Jepang yang hadir dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya menyesuaikan metode evaluasi dengan perkembangan zaman. Ia berharap Indonesia tidak sekadar menyalin model Jepang, tetapi mampu membangun pendekatan sendiri sesuai karakteristik pemerintahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua negara juga diharapkan terus membuka ruang pembelajaran bersama.

Pembelajaran tersebut diperkuat melalui kunjungan lapangan delegasi Indonesia selama berada di Jepang. Rombongan mempelajari penyelenggaraan program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, serta praktik koperasi pertanian di Kota Kawamoto, Prefektur Nara.

Kedua lokasi tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal dapat dikelola melalui pendekatan yang terencana, terukur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

**Delegasi Lintas Sektor, Memperkuat Kolaborasi Kebijakan**

Kegiatan *Study Visit on Program Review* yang berlangsung pada 8–14 November 2026 ini dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

Delegasi beranggotakan sepuluh peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain ketua rombongan, delegasi terdiri atas Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si., Kepala Bagian Keuangan BPSDM Kementerian Dalam Negeri; Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA, Perencana Ahli Muda BPSDM Kementerian Dalam Negeri; Imam Fatkuroji, Kepala Bapperida Kabupaten Pringsewu; Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur; serta Dewi Setiyawati, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lampung Utara.

Turut bergabung Sevina Mahardini, Kepala Bidang Rida Bapperida Kota Pekalongan; Jeffri Anthone Sapulette dari Kementerian Transmigrasi; serta Imanuel Djahi dan Damayanti Siregar dari Yayasan Nusantara Sejati (YNS).

Dalam pertemuan di MOFA, delegasi juga memperoleh kesempatan berdialog dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang, Imafuku Takao, serta Direktur Urusan Kerja Sama NGO, Iwakami Kenzo.

Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan pentingnya membangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.

Lebih dari sekadar kunjungan studi, kerja sama Indonesia-Jepang ini memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan proses pembelajaran, keberanian mengevaluasi kebijakan, serta komitmen untuk memperbaiki program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan metode tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan atau dokumen pelatihan, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan program pemerintah bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.***