RIAU – media okegas. Co. Id Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Gerindra, H. Edi Basri, SH., M.Si., menyampaikan pandangannya terhadap berbagai kebijakan transformatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai sebagai langkah nyata dalam memperkuat kemandirian bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Menurut Edi Basri, 121 kebijakan transformatif yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 14 Agustus 2026 merupakan gambaran arah pembangunan nasional yang harus dikawal bersama, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Poin-Poin Penting Kebijakan Presiden Prabowo
Edi Basri menyoroti sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian, di antaranya:
1. Kedaulatan Pangan. Mendorong swasembada delapan komoditas pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa.
2. Reformasi Pupuk. Penyederhanaan aturan distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk hingga 20 persen untuk membantu meringankan beban petani.
3. Kemandirian Energi. Kebijakan B50 berbasis sawit sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
4. Negara Hadir untuk Rakyat. Melalui bantuan sosial, program makanan bergizi, dan berbagai program kesejahteraan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Memperkuat pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
Menurut Edi Basri, kebijakan tersebut penting karena tantangan bangsa ke depan tidak cukup dijawab hanya dengan program dan janji politik. Dibutuhkan keberanian mengambil keputusan, konsistensi dalam pelaksanaan, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari banyaknya kebijakan yang diumumkan, tetapi dari seberapa besar persoalan rakyat dapat diselesaikan. Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji,” tegas Edi Basri.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Karena itu, kebijakan nasional harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Dorongan: Riau Harus Mendapatkan Manfaat Nyata
Sebagai kader Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri mendorong agar kebijakan strategis pemerintah pusat dapat disinergikan dengan pembangunan daerah.
Menurutnya, Provinsi Riau memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi nasional, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Riau jangan hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam. Masyarakat Riau juga harus merasakan manfaat dari kekayaan daerahnya. Kita ingin petani sejahtera, pembangunan berjalan, lapangan pekerjaan terbuka, dan hasil pembangunan dirasakan secara merata,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, maupun kebijakan yang hanya bagus dalam perencanaan tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Harapan: Kebijakan Harus Menjadi Bukti Kerja Nyata
Edi Basri berharap seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap program pembangunan.
Ia mengajak seluruh kader Gerindra untuk terus mengawal kebijakan Presiden Prabowo dengan kerja nyata, memberikan kritik yang membangun, serta memastikan setiap program benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sebagai kader Gerindra, dukungan kepada Presiden Prabowo tidak cukup hanya melalui ucapan. Dukungan harus diwujudkan dengan kerja nyata, pengawalan kebijakan, evaluasi yang jujur, serta keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Edi Basri menegaskan, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata tentang banyaknya program yang diluncurkan, melainkan tentang seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
“Dukung kerja nyata, kawal pelaksanaannya, pastikan manfaatnya dirasakan rakyat. Karena tujuan akhir dari setiap kebijakan pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa,” tutup H. Edi Basri.