PASIR PENGARAIAN – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan massa di kawasan Taman Kota Pasir Pengaraian hingga ke Mapolres Rokan Hulu, Selasa (10/11/2026), berbuntut panjang. Salah seorang peserta aksi berinisial AN kini diadukan ke Polres Rokan Hulu atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap seorang advokat, Ramses Hutagaol, S.H., M.H.

Pengaduan masyarakat (Dumas) tersebut disampaikan melalui Kantor Advokat dan Pengacara Muhammad Abdul Hakim, S.Pd., S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan surat Nomor 32/KA-MAH/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang ditujukan kepada Kapolres Rokan Hulu c.q. Kasat Reskrim.

Dalam surat pengaduan dijelaskan, aksi demonstrasi berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB. Massa membawa kendaraan yang dilengkapi pengeras suara serta membentangkan spanduk bergambar Ramses Hutagaol dengan tulisan, "OKNUM PENGACARA DIDUGA MELAKUKAN PENIPUAN!"

Tidak hanya itu, spanduk tersebut juga memuat tuntutan agar Kapolres Rokan Hulu mengusut dugaan penipuan dan penggelapan dana biaya penanganan perkara yang disebut-sebut melibatkan Ramses Hutagaol.

Pihak kuasa hukum menilai pemasangan foto, pencantuman nama lengkap, serta penyampaian tuduhan tersebut di ruang publik berpotensi menyerang kehormatan dan nama baik kliennya.

Bahkan, dalam materi pengaduan disebutkan bahwa foto dan video aksi demonstrasi tersebut diduga turut disebarluaskan melalui grup WhatsApp sehingga berpotensi memperluas dampak terhadap reputasi kliennya.

Kuasa hukum Ramses Hutagaol menegaskan bahwa tuduhan yang disampaikan melalui spanduk tersebut dibantah oleh pihaknya. Mereka menilai tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Pihak kuasa hukum juga menyampaikan bahwa hingga pengaduan diajukan belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ramses Hutagaol bersalah atas dugaan penipuan maupun penggelapan sebagaimana yang dituduhkan.

Sebagai bukti awal, pihak pengadu turut melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain tangkapan layar percakapan atau unggahan WhatsApp, rekaman video aksi demonstrasi, foto kegiatan unjuk rasa, serta dokumen lainnya.

Dalam dasar hukum pengaduannya, kuasa hukum merujuk Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pencemaran nama baik dan pencemaran tertulis.

Selain itu, pihak pengadu juga menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apabila penyebaran dokumentasi aksi melalui media elektronik terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

Melalui pengaduan tersebut, Muhammad Abdul Hakim dan Alda Resky selaku kuasa hukum meminta Polres Rokan Hulu menerima dan menindaklanjuti Dumas, melakukan penyelidikan, serta memanggil dan meminta keterangan AN beserta saksi-saksi terkait.

Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menangani persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

Belum Ada Klarifikasi dari AN

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari AN terkait pengaduan yang disampaikan pihak Ramses Hutagaol.

Perlu ditegaskan bahwa pengaduan tersebut masih merupakan klaim sepihak dari pihak pengadu dan belum merupakan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan, baik terhadap pihak yang diadukan maupun pihak yang merasa dirugikan.

(Bustami)