Dalam pertemuan itu, pihak BPTU-HPT Padang Mangatas juga menjelaskan mekanisme penyediaan ternak.

Untuk bantuan atau hibah ternak, kewenangannya berada pada pemerintah pusat melalui kebijakan Kementerian Pertanian. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh ternak melalui mekanisme pembelian resmi sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Meranti dalam menyusun langkah pengembangan peternakan, termasuk kemungkinan pengadaan bibit sapi unggul melalui jalur resmi.

Selain sapi, pemerintah daerah juga membuka peluang pengembangan komoditas peternakan lainnya, seperti kambing dan unggas, untuk memperluas pilihan usaha masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ke depan, sejumlah program yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan kerja sama tersebut meliputi pelatihan dan magang bagi petugas maupun peternak, peningkatan kapasitas kelompok peternak, pengembangan pembibitan sapi unggul, teknologi pengolahan pakan, serta pelayanan kesehatan hewan.

Kepala BPTU-HPT Padang Mangatas Muhammad Imron berharap komunikasi yang telah dibangun dapat berlanjut menjadi program teknis yang memberikan manfaat bagi kedua daerah.

"Kami berharap komunikasi dan penjajakan yang dilakukan hari ini dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih teknis, seperti peningkatan kapasitas peternak, pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta kajian pengembangan pakan berbasis potensi lokal. Dengan begitu, kerja sama yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi kedua daerah," tuturnya.