BANDA ACEH – Direktur Forum Bersama Bina Aceh (Forbina Aceh), Muhammad Nur, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Ia menilai, sejak dilantik pada 12 Februari 2025, pemerintahan tersebut belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat. Bahkan, kondisi rakyat dinilai semakin sulit.

Kritik tersebut menarik perhatian karena Muhammad Nur mengaku pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Mualem-Dek Fadh pada Pilkada Aceh. Namun, ia menegaskan dukungan politik tidak berarti harus diam ketika pemerintah dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

"Walaupun saya bagian dari tim pemenangan Mualem dan Dek Fadh, bukan berarti saya harus diam melihat kondisi pemerintahan hari ini. Saya harus berani menyampaikan kritik ketika kebijakan dan kinerja pemerintah tidak sesuai dengan harapan rakyat," kata Muhammad Nur.

Menurutnya, persoalan utama yang harus menjadi perhatian adalah efektivitas kepemimpinan Gubernur Aceh. Ia meminta Mualem lebih banyak hadir di tengah masyarakat dan memastikan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Muhammad Nur juga menyoroti kondisi kesehatan Gubernur yang menurut pengamatannya berdampak pada intensitas kepemimpinan dan aktivitas pemerintahan.

"Rakyat membutuhkan gubernur yang hadir, mendengar, melihat langsung persoalan masyarakat, dan mengambil keputusan. Pemerintahan tidak boleh kehilangan arah hanya karena lemahnya koordinasi dan kepemimpinan," tegasnya.

Ia mengingatkan jabatan gubernur bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

12 Janji dan Persoalan Pemerintahan Jadi Sorotan

Muhammad Nur turut mempertanyakan realisasi sejumlah janji politik yang pernah disampaikan Mualem-Dek Fadh kepada masyarakat.

Ada 12 persoalan yang menjadi sorotannya, yakni:

1. Program barcode BBM yang belum menunjukkan kejelasan hasil bagi masyarakat.
2. Rencana pembangunan pabrik rokok di Aceh.
3. Rencana pembangunan pabrik ban.
4. Penguatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
5. Program manasik haji internasional.
6. Gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh yang pernah dikaitkan dengan kemampuan membayar utang negara Republik Indonesia.
7. Penyelesaian persoalan Tanoh Blang Padang.
8. Penyelesaian persoalan bendera Aceh.
9. Kejelasan penyaluran bantuan bagi korban bencana.
10. Penertiban tambang ilegal yang dinilai belum maksimal.
11. Pergantian Sekretaris Daerah Aceh yang memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas birokrasi.
12. Kepastian keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

"Ini bukan persoalan kecil. Rakyat ingin mengetahui mana yang sudah dikerjakan, mana yang sedang berjalan, dan mana yang ternyata hanya menjadi janji politik. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek kampanye setiap lima tahun sekali," ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak sekadar menyampaikan pernyataan mengenai program pembangunan, tetapi juga membuka perkembangan dan hasil pelaksanaannya kepada publik.

Desak Mualem-Dek Fadh Evaluasi Seluruh SKPA

Muhammad Nur mendesak Mualem dan Dek Fadh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Menurutnya, setiap dinas harus memiliki target yang jelas dan bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat serta visi-misi yang telah dijanjikan saat Pilkada.

Ia meminta persoalan korban bencana, ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam menjadi prioritas pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah sibuk dengan urusan internal, sementara rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, korban bencana masih menunggu kepastian bantuan, dan persoalan mendasar Aceh tidak kunjung selesai," katanya.

Ia menegaskan evaluasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Pernah Dukung, Kini Berani Kritik

Muhammad Nur kembali menegaskan kritik yang disampaikannya bukan bentuk permusuhan politik. Ia mengaku tetap menghargai proses politik yang telah dilalui, tetapi kepentingan masyarakat harus berada di atas kepentingan kelompok.

"Kalau pemerintah bekerja baik, kita harus memberikan apresiasi. Tetapi kalau tidak berjalan baik, kita juga harus berani mengkritik. Saya pernah berada di barisan pemenangan, tetapi hari ini kepentingan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan tim politik," ungkapnya.

Ia mengingatkan kemenangan Pilkada tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan.

"Jangan sampai Mualem-Dek Fadh hanya berhasil memenangkan Pilkada, tetapi gagal menjawab harapan rakyat. Kekuasaan bukan tentang siapa yang berhasil duduk di kursi pemerintahan, melainkan tentang seberapa besar perubahan yang mampu diberikan kepada masyarakat. Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai pemerintah dari janji-janji yang pernah diucapkan, tetapi dari kenyataan yang mereka rasakan," tutup Muhammad Nur.