Sekjen PERMAHI Bela Fadli Zon soal Tragedi 1998: Memperdebatkan Terminologi Bukan Berarti Menghapus Sejarah

Sekjen PERMAHI Bela Fadli Zon soal Tragedi 1998: Memperdebatkan Terminologi Bukan Berarti Menghapus Sejarah

Jakarta, Okegas.co.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Muhammad Afghan Ababil, menanggapi kritik terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai peristiwa pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998 yang kembali mencuat dalam Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2026, Jumat (20/11/2026).

Afghan menilai kritik tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh dan objektif. Menurutnya, terdapat perbedaan fundamental antara menyangkal terjadinya peristiwa pemerkosaan dengan mempertanyakan penggunaan terminologi pemerkosaan massal dalam konstruksi sejarah nasional.

“Kita harus memahami secara utuh apa yang telah diklarifikasi oleh Pak Fadli Zon. Beliau tidak menafikan terjadinya kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Persoalan yang beliau kemukakan adalah mengenai penggunaan diksi ‘massal’ serta landasan akademis yang mendasarinya. Mempertanyakan suatu terminologi tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan upaya menghapus sejarah,” ujar Afghan, Sabtu (21/11/2026).

Afghan menjelaskan bahwa penggunaan terminologi dalam historiografi tidak hanya memiliki konsekuensi semantik, tetapi juga membawa implikasi historis, sosiologis, politik, dan yuridis. Penggunaan suatu istilah dapat membentuk persepsi kolektif mengenai skala, pola, dan karakteristik sebuah peristiwa. Oleh karena itu, menurutnya, penulisan sejarah harus memberikan ruang bagi pengujian akademis terhadap terminologi yang digunakan.

“Dalam perspektif hukum maupun ilmu sejarah, setiap terminologi memiliki konsekuensi dan konstruksi makna tersendiri. Ketika suatu peristiwa dikualifikasikan dengan istilah tertentu, tentu harus terdapat argumentasi dan landasan faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehati-hatian akademis semacam ini tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai sikap yang tidak berempati terhadap korban,” jelasnya.

Meski demikian, Afghan menegaskan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mendokumentasikan berbagai kasus kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998 harus tetap dihormati sebagai bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa. Perdebatan mengenai terminologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesaksian korban, menegasikan temuan resmi negara, ataupun menghambat penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Afghan juga mengingatkan bahwa Fadli Zon telah memberikan klarifikasi pada Juni 2025 mengenai maksud pernyataannya. Bahkan, pada 4 Juli 2025, Menteri Kebudayaan tersebut secara tegas menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan dalam tragedi 1998 tidak dihapus dari proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Dengan adanya klarifikasi dan penegasan tersebut, menurut saya tidak proporsional apabila Pak Fadli Zon langsung dituduh memiliki kehendak untuk menghapus sejarah kekerasan seksual tahun 1998. Kritik tentu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi kritik juga harus dibangun berdasarkan keseluruhan fakta, bukan semata-mata berdasarkan satu penggalan pernyataan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Afghan berpandangan bahwa perdebatan sejarah semestinya dikembangkan melalui forum akademis yang mempertemukan sejarawan, ahli hukum, lembaga hak asasi manusia, serta para penyintas. Perbedaan perspektif harus menjadi instrumen untuk memperkaya pengetahuan dan memperkuat objektivitas sejarah, bukan berubah menjadi penghakiman terhadap pribadi seseorang.

Ia juga menilai bahwa kebebasan menyampaikan kritik di ruang kebudayaan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab intelektual untuk memahami konteks persoalan secara komprehensif.

“Saya menghormati kebebasan insan perfilman dalam menyampaikan kritik. Namun, saya juga berkepentingan agar publik dapat menilai posisi Pak Fadli Zon secara adil. Jangan sampai perdebatan akademis mengenai suatu terminologi direduksi menjadi tuduhan bahwa seseorang tidak memiliki empati atau berkehendak menghapus penderitaan korban,” ungkapnya.

Afghan menegaskan bahwa menjaga integritas sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi korban bukanlah dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya merupakan tanggung jawab moral dan intelektual bangsa dalam membangun peradaban yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Sejarah tidak boleh dibangun atas penyangkalan, tetapi juga tidak boleh dilepaskan dari tradisi pengujian akademis. Membela objektivitas sejarah bukan berarti mengkhianati korban. Negara harus memastikan bahwa kebenaran sejarah tetap terpelihara, hak-hak korban dipulihkan, dan setiap perdebatan ditempatkan dalam kerangka intelektual yang sehat serta bertanggung jawab,” pungkas Afghan.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index