Pasir Pengaraian, Minggu/4/12/2025 – Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu – Riau (HIMAROHU–RIAU) mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan penetapan dan pembangunan ruas jalan nasional di Kabupaten Rokan Hulu. Dorongan ini didasari fakta bahwa hingga kini Rokan Hulu masih menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki ruas jalan nasional, padahal secara geografis Rokan Hulu memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
HIMAROHU–RIAU menilai, posisi Rokan Hulu sebagai daerah perbatasan antar Provinsi seharusnya menjadikannya prioritas dalam kebijakan konektivitas nasional. Jalan nasional bukan hanya kebutuhan daerah, melainkan bagian dari sistem penghubung ekonomi, logistik, dan mobilitas antar wilayah di Pulau Sumatera.
Persoalan ini telah dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Pada 5 Mei 2025 Bupati Rokan Hulu, Anton,ST,MM telah melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendorong lahirnya rekomendasi perencanaan agar pengusulan status jalan nasional di Rokan Hulu dapat ditindaklanjuti ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai hasil dan tindak lanjut audiensi tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian kebijakan pemerintah pusat, khususnya Bappenas dan Kementerian PUPR, dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur lintas provinsi.
“Kami mendorong realisasi jalan nasional di Rokan Hulu bukan semata untuk kepentingan daerah, tetapi untuk kepentingan konektivitas antarprovinsi. Ketika Rokan Hulu berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka jalan nasional adalah kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda,” tegas Mexi Andrean HM Ketua Umum HIMAROHU–RIAU.
Ketiadaan ruas jalan nasional berdampak pada tingginya biaya logistik, keterlambatan distribusi hasil perkebunan dan pertanian, serta terhambatnya arus barang dan jasa lintas provinsi. HIMAROHU–RIAU menilai kondisi ini bertentangan dengan semangat pembangunan berkeadilan dan penguatan konektivitas nasional.
Sebagai penutup, HIMAROHU–RIAU mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk terus menyuarakan dan mengawal isu strategis ini. HIMAROHU–RIAU juga berencana menyurati secara resmi Kementerian PUPR RI guna meminta kejelasan dan percepatan kebijakan terkait jalan nasional di Rokan Hulu. Apabila tidak digubris, HIMAROHU–RIAU menyatakan siap melakukan aksi langsung di depan Kantor Kementerian PUPR RI sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol publik.
