Pekanbaru, Okegas.co.id - Sebagaimana halnya diketahui atas terbit putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan serta Penetapan Eksekusi diterbitkanya PTUN Pekanbaru, dalam perkara gugatan lahan berlokasi di Jalan Arifin Achmad. Maka, pihak pemilik lahan ini memasang Plang Kepemilikan.

Hal tersebut seperti disampaikan Hendra Zainal kepada wartawan, Rabu (9/4/2025), disela-sela kegiatan pemasanganya Plang Kepemilikan tersebut. Ia pun, mengatakan bahwasa dirinya ini mewakil pemilik lahan yaitu Masrul dan Zainal Bakri yang berada  di Jalan Arifin Ahmad.

"Lahan (tanah) ini diketahui didasari surat agraria tahun 1963, yang mana dahulunya, suratnya itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kampar) sebelum ini masuk di wilayah Kota Pekanbaru. Dahulu, lahan ini tidak ada bangunan alias kosong," ungkap Hendra Zainal.

Hendra Zainal yang merupakan anak dari Zainal Bakri ini mengatakan, seiiring terbit surat berkekuatan hukum dari pihak PTUN tersebut, maka sesuai halnya dijadwalkan itu, dilakukan langkah pemasangan Plang Kepemilikan. Ini sambungnya, bentuk dari kemenangan gugatan.

"Jadi disaat ini, kami selaku pemilik tanah. Tadi telah melakukan pemasangan Plang Kepemilikan, guna mengambil halnya hak kami atas lahan seluas 49 Hektare. Yaitu, termasuk lahan disaat sekarang terdapat bangunan PT HM Sampoerna Jalan Arifin Ahmad ini," sebutnya.

Selanjutnya saksi hidup persolan tanah ini Zainal, hingga saat sekarang masih tinggal di daerah itu. Ia mengatakan, ditahun 1977 lalu, dirinya juga sempat ingin ambil lahan di wilayah ini. Tetapi, saat itu dilarang oleh Tobari, yang dikarena memiliki surat-surat kepemilikan lengkap.

"Saya bernama Zainal, saksi hidup dalam persoalan tanah ini. Memang untuk lahan itu adalah miliknya dari Masrul dan Zainal Bakri. Saya orang lama di daerah ini, sejak tahun 1977. Dimana saat itu saya sempat juga ingin mengambil lahan didaerah sini," ujarnya menjelaskan.

Seperti diberitakan ini sebelumnya dengan judul dugaan penerbitan sertifikat di lahan sengketa, BPN Kota Pekanbaru ini diminta  tanggung jawab. Hal itu disampaikan oleh 
seorang warga Kota Pekanbaru, bernama Masrul yaitu melalui Kuasa Hukum Tumpal Hamonangan Lumban Tobing.

Ia menjelaskan, PTUN Medan atas Perkara Nomor: 136/B/2024/PT.TUN.MDN ini telah BHT tertanggal 27 Desember 2024, sesuai dengan penetapan Ketua PTUN Pekanbaru  dinomor: 13/Pen.BHT/G/2024/PTUN.PBR. 
Dimana, yang mana dalam penetapan hal tersebut berisi Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi.

* Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 327/Kelurahan Tangkerang Tengah tanggal 8 November 2007, bahkan surat Ukur No: 05173/2007 tanggal 7 November 2007 dan Surat Ukur no: 184/2013 tanggal 22 November 2013 luas 9.826 M2 atas nama PT HM Sampoerna yang disengketakan tak  ada mempunyai kekuatan hukum terhitung tanggal 27 Desember 2024.

* Memerintahkan Panitera PTUN Pekanbaru menyampaikan penetapan ini kepada para pihak dan atasan Tergugat dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya penetapan ini.

* Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini pada Biaya Pelaksanaan Putusan.

"Dengan demikian, seluruh proses hukum yang dilakukan klien kami sudah selesai. Namun, ada proses Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Pihak Tergugat (BPN). Dimana pihak Tergugat tidak menggunakan upaya hukum kasasi dengan alasan waktu yang mepet di akhir tahun 2024 dan mengajukan PK pada 12 Februari 2025," kata Tumpal kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Dia mengatakan, pihak Tergugat tidak memperhatikan terkait dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berdasarkan halnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  nomor : 24/PUU-XXII/2024.

"Dimana putusan MK ini sangat jelas merubah pasal 132 ayat 1 menjadi  Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,"***