Oleh: Guswanda Putra, S.Pi
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Polemik yang kini mengguncang Gedung Daerah Riau telah melampaui batas sengketa administratif. Ia telah berubah menjadi pengadilan nurani yang berlangsung terbuka di hadapan jutaan pasang mata. Setelah publik disuguhi paradoks integritas, retorika defisit APBD, hingga akrobat anggaran bertajuk Gesa Jalan, kini kita tiba pada titik paling menentukan dari rangkaian ini: keheningan SF Hariyanto.

Di balik tembok rumah dinas yang tebal dan barisan ajudan yang rapi, ada satu hal yang tak mampu ia sidak, tak mampu ia gertak, dan tak bisa ia lapisi dengan aspal—rasa malu. Rasa malu yang kini mulai membusuk di balik kebisuan seorang pejabat publik.

Dari “Singa Eksekutor” Menjadi Patung Pengecut

Sungguh ironis melihat seorang pejabat yang selama ini membangun citra lewat teriakan sidak dan intimidasi terhadap ASN kecil, kini mendadak kehilangan suara ketika rumah dinasnya dikaitkan dengan tumpukan mata uang asing. Teriakan yang dahulu lantang, kini menguap tanpa jejak. Publik pun berhak bertanya: apakah keberanian yang selama ini dipertontonkan hanyalah topeng untuk menutupi tangan yang gemetar saat menyusun koper-koper dolar itu?

Keheningan ini tidak lagi bisa dibingkai sebagai sikap menghormati proses hukum. Ia telah menjelma menjadi kegagalan moral untuk menatap cermin. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mungkin dapat dihindari dengan dalih prosedural, tetapi hukum semesta tidak pernah tidur. Setiap hari kebisuan itu dipertahankan, setiap hari pula sebuah monumen pengecut dibangun dalam ingatan rakyat Riau.

Bayangkan suatu hari nanti, ketika anak cucu harus bertanya: mengapa nama keluarga mereka bersanding dengan berita penggeledahan dan uang yang tak pernah dijelaskan asal-usulnya?

Menari di Atas Jatuhnya Kawan Seiring

Keganjilan etika kian terasa ketika SF Hariyanto, sebagai Wakil Gubernur aktif yang menjalankan kewenangan fungsional gubernur, justru tampil dominan di panggung kekuasaan. Di saat Gubernur Nonaktif Abdul Wahid terbelenggu proses hukum, ia tampil seolah pahlawan tunggal lewat proyek Gesa Jalan.

Ada dosa psikologis yang pekat ketika jatuhnya kawan seiring dijadikan batu pijakan untuk membangun citra diri. Jika benar penahanan sang gubernur berawal dari laporan internal, maka setiap meter aspal yang kini digelar bukanlah simbol kepedulian, melainkan penanda pengkhianatan.

Ini bukan lagi soal membangun jalan untuk rakyat. Ini tentang membangun jalur pelarian dari bayang-bayang keterlibatan sendiri. Bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak ketika kekuasaan yang dinikmati hari ini lahir dari skema yang menumbalkan orang lain?

Aspal yang Retak dan Dosa yang Tak Pernah Lapuk

Tap MPR Nomor VI Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa pemimpin yang kehilangan rasa malu seharusnya mundur. Aspal yang menghitam di jalan-jalan protokol mungkin membanggakan hari ini, tetapi rakyat Riau tidak bisa disuap dengan infrastruktur untuk melupakan bau busuk gratifikasi.

Aspal akan terkelupas oleh hujan dan waktu, namun catatan bahwa seorang pemimpin memilih bungkam ketika integritasnya digugat akan tercatat abadi. Vakumnya transparansi adalah bentuk kekerasan psikologis terhadap publik—harapan rakyat dipermainkan demi menyelamatkan leher sendiri.

Kekuasaan memang candu, tetapi ia memiliki masa kedaluwarsa. Hukuman sosial dari rakyat yang dikhianati justru akan terus mengejar, bahkan hingga ke liang lahat. Keheningan hari ini adalah pengakuan dosa paling keras yang pernah didengar oleh Bumi Lancang Kuning.

Tuntutan Nurani: Sebelum Sandiwara Ini Dihentikan Takdir

Sebagai penutup rangkaian opini ini, tidak ada lagi permintaan basa-basi. Yang ada hanyalah tuntutan nurani, sebelum segalanya terlambat:

Pertama, berhentilah menjadi pengecut.
Keluar dari balik meja dinas. Hadapi jurnalis dan rakyat. Jelaskan asal-usul dolar itu, atau akui kegagalan menjaga amanah. Jangan wariskan kebisuan sebagai identitas keluarga.

Kedua, kepada DPRD Riau, berhentilah bersekutu dalam diam.
Keheningan legislatif adalah bukti bahwa nurani telah dijual pada proyek aspal yang sama. Panggil dan minta pertanggungjawaban, atau tercatatlah sebagai kaki tangan rezim yang korup.

Ketiga, kepada rakyat Riau, jangan lupa membayar dengan ingatan.
Jangan biarkan diri kita kenyang oleh pembangunan fisik sementara moral pimpinan sedang sekarat.

Riau membutuhkan jawaban, bukan keheningan pejabat yang sedang menghitung sisa hari integritasnya. Jika SF Hariyanto benar seorang “eksekutor” seperti yang ia sombongkan, tunjukkan nyali itu sekarang. Bicaralah.

Jika tidak, maka setiap aspal yang dibangun akan menjadi nisan reputasi, dan setiap koper dolar yang disimpan akan menjadi pemberat yang menenggelamkan nama Anda dalam sejarah kelam Riau. Kebenaran tidak membutuhkan aspal untuk sampai—ia hanya membutuhkan waktu untuk meruntuhkan kesombongan.

“Pembangunan fisik memang diperlukan, namun sebagai pemerhati kebijakan, saya berkewajiban mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikonversi menjadi aspal harus berasal dari proses yang bersih. Tanpa transparansi, pembangunan hanyalah tabir untuk menutupi keroposnya integritas.”