Inhu, Okegas.co.id — Program MBG yang berlokasi di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dilaporkan tidak beroperasi selama tiga hari terakhir.

Penghentian operasional tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan warga, tenaga pendidik, serta penerima manfaat program. Hingga saat ini, pihak pengurus MBG belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan berhentinya aktivitas program tersebut.

Dampak Langsung ke Sekolah

Pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Pangkalan Kasai mengungkapkan bahwa penghentian operasional MBG sudah berlangsung selama tiga hari.
“Sudah tiga hari ini MBG tidak beroperasi. Banyak anak-anak dan warga yang menunggu kegiatan di sana, tetapi sampai sekarang tidak ada aktivitas. Kami berharap pihak pengurus segera memberikan penjelasan,” ujar salah satu perwakilan sekolah.

Seorang guru SDN 004 Pangkalan Kasai yang enggan disebutkan namanya juga menegaskan bahwa dampak penghentian program tersebut dirasakan langsung oleh para murid.
“Selama tiga hari ini MBG berhenti, murid-murid banyak bertanya karena makanan dari MBG tidak masuk,” tegasnya, Kamis (5/2/2026).

Hal ini menunjukkan bahwa penghentian program MBG tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan gizi dan aktivitas keseharian murid di sekolah.

Klarifikasi dari Relawan MBG

Tim media Okegas.com bersama Kiblatrio.com mendatangi dapur MBG di Desa Buluh Rampai untuk melakukan konfirmasi. Di lokasi tersebut, tim media bertemu dengan dua orang relawan MBG.

Kedua relawan menyambut dengan sopan, namun menjelaskan bahwa MBG tidak beroperasi karena dana belum cair. Salah satu relawan mengatakan,
“Bapak lebih jelas konfirmasi langsung ke ketua saja, karena saya tidak berani menjelaskan. Ini bukan kewenangan saya.”

Relawan tersebut juga menyebutkan bahwa pengurus MBG di Desa Buluh Rampai adalah Ridki Hariadi, warga yang berasal dari kecamatan setempat.

Sorotan Dana Rp135 Juta

Sunardi, peneliti dari Lembaga Aliansi Indonesia Peneliti Aset Negara, menyoroti besarnya dana yang terlibat serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG.

Menurut Sunardi, program MBG merupakan program nasional yang tidak bisa ditawar-tawar karena telah diatur langsung oleh Presiden.
“Kalau sehari 3.000 versi, dikali tiga hari berarti 9.000 versi, dikali Rp15.000, maka nilainya sekitar Rp135 juta. Tiga hari itu ke mana arah hitungannya?” ujar Sunardi.

Ia menegaskan bahwa dana publik tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa selama tiga hari MBG tidak beroperasi, terdapat dana ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Namun hingga kini belum jelas bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana tersebut selama masa penghentian operasional.

Reaksi Masyarakat dan Pengamat

Warga Desa Buluh Rampai mengaku bingung karena tidak adanya pemberitahuan resmi dari pengurus MBG, baik melalui pengumuman tertulis maupun penyampaian langsung kepada masyarakat.

Masyarakat berharap pemerintah desa atau instansi terkait segera melakukan pengecekan serta memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kebingungan dan spekulasi di tengah warga.

Program MBG sendiri merupakan program strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Penghentian operasional, meskipun hanya beberapa hari, berpotensi memengaruhi pemenuhan gizi anak-anak, distribusi bantuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program pemerintah.

Para pengamat menekankan pentingnya transparansi, pertanggungjawaban, serta komunikasi yang jelas dari pihak pengurus agar dana publik digunakan sesuai ketentuan dan penerima manfaat tetap mendapatkan layanan sebagaimana dijanjikan.

Kesimpulan

Pengurus dapur MBG, Ridki Hariadi, menyampaikan bahwa penghentian operasional selama tiga hari terjadi karena dana dari pusat belum cair. Hal tersebut disebabkan adanya pergantian sistem di tingkat pusat sehingga pencairan anggaran di SPPG mengalami hambatan.
“Namun hari ini MBG sudah kembali beroperasi,” ujarnya.

Tenaga pendidik, masyarakat, dan para pengamat berharap adanya klarifikasi resmi dan terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian terkait operasional MBG serta penggunaan dana selama tiga hari program tidak beroperasi, dengan nilai sekitar Rp135 juta.

Kasus MBG di Desa Buluh Rampai ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa, agar setiap kendala atau keterlambatan dapat segera ditangani tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat penerima manfaat.***

Laporan : Susanto