Gorontalo, Okegas.co.id – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo, Moh Sahrul Lakoro, menilai strategi ketahanan pangan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan domestik, melainkan sebagai respons strategis terhadap konfigurasi geopolitik global yang semakin konfrontatif.
Menurutnya, sistem internasional saat ini tengah memasuki fase fragmentasi ekonomi dan politisasi rantai pasok akibat perang Rusia–Ukraina, rivalitas struktural antara Amerika Serikat dan China, serta konsolidasi militer oleh North Atlantic Treaty Organization.
“Ketahanan pangan telah bergeser dari isu pembangunan menjadi isu keamanan strategis. Negara yang gagal mengamankan pasokan pangannya akan sangat rentan terhadap tekanan eksternal,” ujar Sahrul dalam keterangannya, Selasa (17/2).
Sahrul mengutip laporan State of Food Security and Nutrition in the World dari United Nations yang mencatat sekitar 735 juta orang mengalami kelaparan kronis pada 2023, dengan konflik bersenjata sebagai faktor dominan.
Perang di kawasan Laut Hitam, lanjutnya, sempat mengganggu sekitar 30 persen ekspor gandum global yang sebelumnya dipasok Rusia dan Ukraina. Lonjakan harga pangan dunia pada 2022 menjadi bukti nyata bahwa sistem pangan internasional sangat rentan terhadap konflik geopolitik.
Di sisi lain, China memperkuat kebijakan cadangan strategisnya dan dilaporkan menguasai lebih dari separuh stok gandum global pada periode 2022–2023. Amerika Serikat tetap menjadi eksportir utama jagung dan kedelai, sementara Rusia memperluas ekspor gandumnya ke Asia dan Afrika meski menghadapi sanksi Barat.
“Pangan kini menjadi instrumen leverage geopolitik. Negara eksportir dapat menggunakan komoditas pangan sebagai alat pengaruh,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras dengan produksi nasional sekitar 34–35 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi domestik sekitar 31 juta ton. Pemerintah juga memperkuat cadangan beras untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan impor.
Secara strategis, Sahrul menilai langkah ini sebagai upaya membangun systemic resilience terhadap volatilitas global. Namun ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada satu komoditas.
Sebagai aktivis hukum, Sahrul menyampaikan beberapa catatan penting:
Konsentrasi Komoditas – Fokus dominan pada beras berpotensi menciptakan ilusi keamanan. Ketahanan pangan harus mencakup diversifikasi karbohidrat dan protein.
Ketergantungan Input Eksternal – Kenaikan harga pupuk dan energi akibat konflik global dapat meningkatkan biaya produksi domestik dan memicu inflasi pangan.
Risiko Iklim – Fenomena El Niño dan perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas tanpa modernisasi irigasi dan inovasi teknologi pertanian.
Dimensi Fiskal – Program sosial seperti makan bergizi gratis memerlukan tata kelola ketat agar tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.
Menurut Sahrul, dalam paradigma pertahanan modern, pangan merupakan bagian dari kekuatan nasional non-militer. Ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dan Eropa Timur membuat stabilitas jalur perdagangan global tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh Indonesia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya diplomasi pangan, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan cadangan strategis nasional.
Sahrul menilai strategi Presiden Prabowo menunjukkan orientasi pada penguatan produksi domestik dan pengurangan ketergantungan impor beras, yang patut diapresiasi sebagai respons terhadap dinamika global yang tidak stabil.
Namun, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari surplus tahunan.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia mampu memproduksi cukup beras, tetapi apakah struktur pangan nasional cukup tangguh menghadapi turbulensi geopolitik jangka panjang. Di situlah strategi pemerintah akan benar-benar diuji,” pungkasnya.***
