JAKARTA (OG) — Upaya mempercepat pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya melalui Forum Diskusi Aktual Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah yang digelar Kamis, 20 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta.
Forum yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ini menjadi ruang strategis untuk membahas bagaimana Program 3 Juta Rumah dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, sekaligus memastikan kebijakan perumahan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masing-masing wilayah.
Kegiatan berlangsung secara hybrid, dengan peserta mengikuti forum secara langsung maupun melalui Zoom Meeting dan YouTube Live. Hingga laporan kegiatan disampaikan, tercatat sebanyak 141 peserta mengikuti kegiatan melalui Zoom, sementara siaran langsung YouTube telah ditonton 72 orang, di luar peserta yang hadir secara langsung.
Sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat kebijakan turut hadir sebagai narasumber. Di antaranya Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Raden An’An Andri Hikmat SR, Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I Bappenas Alen Ermanita, perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, serta sejumlah pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung Luthfi Firdaus serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Adnan Mahyudin juga turut memberikan perspektif dari sisi pemerintah daerah.
Selain itu, forum menghadirkan Rektor Universitas Harapan Medan Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum., CEO Vritimes Ferry Bayu Nirwono, serta Gatot Tri Laksono dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia.
Forum tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik hunian. Diperlukan pula sinkronisasi kebijakan, dukungan pembiayaan, kepastian pemanfaatan ruang, kesiapan pemerintah daerah, serta koordinasi lintas sektor.
Dari perspektif daerah, implementasi program juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, ketersediaan lahan, tata ruang, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan nasional tidak berhenti pada target angka pembangunan, tetapi benar-benar menghasilkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi secara bersama.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung dengan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Melalui forum strategis seperti ini, pemerintah diharapkan mampu membangun pola implementasi Program 3 Juta Rumah yang lebih terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program bukan semata-mata diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan rumah layak, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.***
